Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Fokus Realisasikan Program Unggulan dalam 100 Hari Kerja Pertama
Kabupaten Bekasi, Commentary – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan bahwa dalam 100 hari kerja pertama, ia akan fokus pada pelaksanaan program-program unggulan yang telah disiapkan untuk pembangunan Kabupaten Bekasi. Pernyataan tersebut disampaikan usai paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2025-2030 di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Kamis (20/02).
“100 hari kerja itu postur dan penganggaran yang akan direalisasikan, itu kita ada semua di arsip. Tapi yang saya jadikan untuk dipublikasikan itu ada beberapa program unggulan saya yang memang saya masukkan dan alhamdulillah tersimpan di 100 hari kerja,” kata Ade Kuswara Kunang.
Beberapa program utama yang akan direalisasikan antara lain adalah pemberian bantuan untuk 10 guru ngaji kampung di setiap desa/kelurahan. Program ini direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2026, agar tidak mengganggu prioritas pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2025.
Selain itu, akan dilakukan peningkatan gaji bagi RT dan RW secara bertahap, program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu), serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bekasi.
“Tadi ada dari 187 Desa/Kelurahan kita 10 guru ngaji Kampung untuk diberikan bantuan, ada juga nanti di 2026 (karena) tidak bisa dimasukkan di 2025 dikarenakan memang akan mengganggu pembangunan yang lain. InsyaAllah kita akan bertahap untuk RT/RW yang akan dinaikkan gajinya,” Lanjutnya.
“Dan beberapa ada program rutilahu yang akan direalisasikan di 100 hari kerja, sarana dan prasarana pembangunan, jalan, drainase yang sifatnya untuk membangun Kabupaten Bekasi,” sambungnya.
Saat ditanyakan mengenai tantangan dalam merealisasikan janji politik di tengah efisiensi anggaran, Ade menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat kekompakan dengan seluruh OPD dan melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap langkah yang diambil.
“Pertama kita harus kompak kepada seluruh OPD, kita harus kompak dengan tokoh masyarakat. Karena memang APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) ini adalah anggaran rakyat,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Bekasi tidak hanya melibatkan peran pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan program-program berjalan secara optimal.
“Jadi harus ada transparansi, bukan hanya para pemangku kepentingan yang terlibat untuk pembangunan Kabupaten Bekasi tapi tokoh masyarakat pun nantinya akan kita libatkan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
