Dana Hibah Rp9,5 Miliar Disalurkan ke Parpol, Pemkab Bekasi Dorong Kolaborasi Politik
Kabupaten Bekasi, Commentary – Pemerintah Kabupaten Bekasi menyalurkan dana hibah senilai Rp9,5 miliar lebih kepada 11 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bekasi. Penyaluran dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang digelar di Ruang Rapat KH. Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Kamis (12/6/2025).
Total dana yang disalurkan mencapai Rp9.558.096.000, bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025. Adapun parpol penerima hibah meliputi: Partai Golkar, Gerindra, PKS, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, NasDem, PAN, PPP, Partai Buruh, dan PBB.
Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menekankan pentingnya semangat gotong royong lintas partai untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus menyampaikan bantuan anggaran untuk partai politik. Ini menjadi momen penting untuk menyatukan semangat gotong royong demi membangun Kabupaten Bekasi yang lebih sejahtera,” katanya kepada Cikarang Ekspres.
Ia menegaskan bahwa politik lokal semestinya tidak hanya dilihat sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi pasca-kontestasi.
“Kita ini bukan orang lain, bukan juga lawan. Meskipun berbeda warna karena partai politik yang berbeda, tapi tujuan kita sama membangun Kabupaten Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hibah kepada parpol bukan sekadar bantuan finansial, melainkan investasi demokrasi yang bertujuan memperkuat peran partai dalam pendidikan politik masyarakat, kaderisasi, dan fungsi legislasi.
“Fungsi legislasi sangat vital karena menyuarakan aspirasi masyarakat mulai dari pembangunan sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan. Semua itu adalah hak masyarakat yang harus diperjuangkan,” tegasnya.
Menutup arahannya, Ade Kuswara menekankan pentingnya kolaborasi lintas partai untuk lima tahun ke depan, sembari membuka ruang kritis dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Lima tahun ke depan adalah waktunya kolaborasi. Kalau ada kekeliruan dari pemerintah, baik secara kebijakan umum maupun pribadi, mari kita saling mengingatkan. Tujuan kita sama mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih baik,” tandasnya.
