Disperkimtan Kab Bekasi Sasar Ribuan Unit Rutilahu, SPALD-S, dan PJUL di 2025
Commentary – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Rabu (18/6/2025). Hadir pula Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, bersama kepala dinas dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Bupati Ade menyebut Pemkab Bekasi terus berupaya membangun infrastruktur yang merata dan inklusif, terutama di wilayah pedesaan.
“Tentu kami ada program Rutilahu, pembangunan jamban, jalan lingkungan hingga penerangan jalan lingkungan yang kewenangannya itu Disperkimtan,” ujar Ade.
Pada tahun 2025, Disperkimtan merealisasikan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 1.670 unit, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebanyak 1.652 unit, dan 1.246 titik Penerangan Jalan Umum Lingkungan (PJUL) di seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi.
Program tersebut menjadi bagian dari 100 hari kerja Bupati Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak.
“Program ini menjadi bagian dari 100 hari kerja pak Bupati Bekasi agar masyarakat khususnya bagi warga tidak mampu bisa memiliki rumah layak hal ini sesuai asta cita Presiden RI, dan tagline Kabupaten Bekasi Bangkit Maju Sejahtera sementara program Rutilahu bertransformasi menjadi Rumah Gotong Royong,” ujar Nur Chaidir.
Rutilahu diperuntukkan bagi warga beridentitas Kabupaten Bekasi yang memiliki hak atas tanah dan tidak berada di atas tanah negara, irigasi, atau tanah kas desa. Usulan program dilakukan melalui LPM dan BKM di tingkat desa atau kelurahan.
Jumlah penerima manfaat akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran setiap tahun. Tahun 2024, program ini menyasar 1.600 unit, sedangkan tahun 2025 meningkat menjadi 1.670 unit. Selain dari APBD Kabupaten, program ini juga didukung APBD Provinsi Jawa Barat.
“Dengan Rumah Gotong Royong masyarakat tinggal tidak was-was bocor atau takut roboh dan lainnya,” tambah Chaidir.
Selain bedah rumah, Pemkab Bekasi juga membangun sistem sanitasi rumah tangga melalui program SPALD-S sebagai upaya menciptakan lingkungan bersih dan menekan angka stunting.
SPALD-S dibiayai melalui APBD Kabupaten sebanyak 765 unit dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat sebanyak 887 unit, menjangkau 10 kecamatan dari APBD dan 4 kecamatan dari DAK.
“Kita mendorong masing-masing rumah memiliki sanitasi, SPALD-S tahun ini 10 kecamatan dari APBD dan empat kecamatan (DAK), dalam rangka penurunan angka stunting dengan menciptakan lingkungan rumah yang bersih,” jelas Chaidir.
Pembangunan SPALD-S juga bertujuan mengurangi praktik buang air besar sembarangan (BABS). Disperkimtan menggandeng Dinas Kesehatan dan DPPKB dalam survei serta intervensi berbasis data.
“Kami mendapatkan data dari dinas kesehatan melalui fasiltator di lapangan dan dinas DPPKB selama masyarakat masih ada BABS sembarangan terus program ini terus berlanjut,” pungkasnya.
