Ajakan Demo 25 Agustus Beredar di Medsos
Jakarta, Commentary — Seruan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8), yang diinisiasi oleh kelompok tak dikenal bernama “Revolusi Rakyat Indonesia”, ramai beredar di media sosial. Kelompok ini mengajak berbagai elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, hingga mahasiswa untuk turun ke jalan.
Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai siapa penanggung jawab utama aksi tersebut. Beberapa organisasi besar pun menyatakan tidak akan ikut serta dalam demonstrasi yang dinilai tidak memiliki koordinasi yang jelas itu.
KSPSI: Penanggung Jawab Tidak Jelas, Rawan Anarki
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, menyatakan pihaknya tidak akan terlibat dalam aksi 25 Agustus. Ia menyoroti ketidakjelasan pihak yang mengorganisir demonstrasi tersebut.
“Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan apa isu yang dituntut, saya melarang seluruh anggota dan keluarga besar KSPSI di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek, untuk ikut serta,” kata Jumhur pada Sabtu (23/8).
Ia juga memperingatkan bahwa aksi tanpa koordinasi yang jelas berpotensi menimbulkan kerusuhan dan menjadi alat pertarungan politik elite.
“Ini artinya mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik elite,” ujarnya tegas.
BEM SI: Nama Kami Dicatut
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan juga menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam aksi 25 Agustus. Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, membantah pencatutan nama organisasinya dalam seruan demonstrasi tersebut.
“Saya konfirmasi, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar,” kata Pasha.
Ia menjelaskan bahwa BEM SI Kerakyatan telah melakukan aksi unjuk rasa sebelumnya, pada Kamis (21/8), dengan tuntutan yang jelas, seperti pembatalan RUU bermasalah dan penolakan terhadap kebijakan yang menguntungkan oligarki.
Partai Buruh: Fokus Aksi 28 Agustus
Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan pihaknya memang memiliki isu perjuangan yang sejalan, tetapi mereka akan menggelar aksi terpisah pada 28 Agustus 2025.
“Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah akan berdemonstrasi di depan Gedung DPR dan Istana Negara,” kata Said melalui pesan singkat, Jumat (22/8).
Aksi yang bertajuk “Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah” ini juga akan digelar serentak di sejumlah kota industri seperti Serang (Banten), Samarinda (Kalimantan Timur), dan Makassar.
