Presiden Prabowo Pastikan Pemerintah Bayar Utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung Rp 1,2 Triliun per Tahun
Jakarta,Commentary – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan menanggung pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, dengan alokasi sekitar Rp 1,2 triliun per tahun. Ia menegaskan, proyek strategis nasional tersebut tidak perlu diperdebatkan karena menjadi tanggung jawab negara.
“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” ujar Prabowo dalam siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/11/2025).
Presiden menilai, proyek Whoosh tidak semestinya hanya dipandang dari sisi keuntungan atau kerugian finansial, melainkan dari manfaat sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat, seperti pengurangan kemacetan dan polusi udara.
“Semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung-rugi. Hitung manfaatnya untuk rakyat. Ini namanya public service obligation. Di seluruh dunia begitu,” tegasnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hadir dalam penyediaan layanan publik, termasuk melalui subsidi transportasi. Ia mencontohkan, subsidi pemerintah untuk layanan kereta api di Indonesia mencapai sekitar 60 persen, sementara masyarakat hanya menanggung 20 persen.
“Ini kehadiran negara. Uang itu dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Karena itu kita harus mencegah kebocoran dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan untuk pelayanan kepada rakyat,” katanya.
Meski demikian, Prabowo belum merinci skema penyelesaian pembayaran utang dan bunga proyek Whoosh yang selama ini membebani keuangan PT KAI — apakah akan dibayarkan melalui dividen Danantara atau lewat alokasi langsung dari APBN.
Presiden menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek Whoosh berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi dan semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia,” tutup Prabowo.
