Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta Dimulai, Target Rampung 2028
Kabupaten Bekasi,Commentary-Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam kegiatan pembukaan lahan (land clearing) pembangunan Rumah Susun (Rusun) Subsidi Meikarta di kawasan exit Tol Cibatu, Cikarang Selatan, Kamis (29/1/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan rusun subsidi tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program besar perumahan rakyat, khususnya di wilayah Bekasi dan Karawang yang merupakan kawasan industri dengan pertumbuhan investasi dan jumlah penduduk yang sangat pesat.
“Memang salah satu titik kebutuhan perumahan rakyat berada di Bekasi dan Karawang. Kawasan industri berkembang pesat, investasi meningkat, harga tanah semakin mahal, dan jumlah penduduk terus bertambah. Maka pilihannya adalah membangun hunian vertikal berupa apartemen bersubsidi,” ujar Maruarar Sirait.
Ia menjelaskan, pada tahap awal pembangunan dilakukan land clearing di atas lahan seluas 10 hektare dengan target penyelesaian selama satu minggu. Secara keseluruhan, program Rusun Subsidi ini akan dibangun di tiga kawasan, masing-masing seluas 10 hektare.
Setiap kawasan direncanakan dibangun sebanyak 18 tower setinggi 30 lantai dengan tiga tipe unit, yaitu satu kamar, dua kamar, dan tiga kamar. Menteri Ara menargetkan pembangunan tiang pancang dimulai pada 8 Maret 2026, dilanjutkan pembangunan struktur atas pada 17 Agustus 2026, dan ditargetkan rampung pada tahun 2028.
“Kami mohon doa dan dukungan semua pihak agar target penyelesaian ini dapat tercapai,” ungkapnya.
Dalam program tersebut, total akan dibangun sebanyak 141 ribu unit rusun subsidi di Kabupaten Bekasi, dengan masing-masing kawasan menyediakan sekitar 47 ribu unit hunian layak bagi masyarakat.
Menurut Maruarar, lokasi rusun sangat strategis karena berdekatan dengan pusat aktivitas masyarakat seperti sekolah, rumah sakit, pasar, tempat ibadah, serta kawasan industri yang rata-rata dapat dijangkau dalam waktu 10 menit. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperpendek jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja.
Selain menyediakan hunian layak, proyek ini juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan dalam skala besar serta mendorong pertumbuhan investasi. Oleh karena itu, Menteri PKP menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, pengembang, hingga kontraktor.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pembangunan rusun subsidi dengan konsep hunian vertikal merupakan solusi strategis untuk menekan risiko banjir di wilayah Bekasi dan Karawang.
“Sekitar 85 persen area banjir saat ini berada di kawasan perumahan baru, bukan perkampungan. Jika terus mengandalkan rumah tapak, risiko banjir akan semakin meningkat. Karena itu, pembangunan hunian vertikal menjadi solusi,” kata Dedi Mulyadi.
Menurutnya, konsep rusun vertikal dapat menekan penggunaan lahan, mengendalikan harga tanah, serta menjaga keseimbangan ekosistem antara kawasan industri dan perkampungan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menyatakan dukungan penuh terhadap program Rusun Subsidi tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas hadirnya program hunian layak bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Kami mengusulkan agar harga unit disesuaikan dengan harga perumahan tapak, berada pada kisaran Rp1,2 juta hingga Rp1,8 juta, dan tidak melebihi batas tersebut,” ujarnya.
Asep menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyukseskan program Rusun Subsidi yang merupakan bagian dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap keberadaan rusun subsidi ini dapat menjadi solusi preventif jangka panjang dalam upaya pengendalian banjir serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak, aman, dan berkualitas.
