Sejarah Baru mahasiswa menyampaikan aspirasi kepada seluruh Stakeholder Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi,Commentary-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kabupaten Bekasi menggelar aksi demonstrasi di kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (6/4/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk protes atas berbagai persoalan daerah yang dinilai belum terselesaikan, sebelum akhirnya massa diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.
Aksi kemudian berlanjut menjadi forum dialog terbuka bertajuk “Benahin Bekasi” yang digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat. Forum ini dihadiri unsur pimpinan daerah, mulai dari Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, kepala dinas strategis, hingga tujuh organisasi mahasiswa seperti HMI, GMKI, GMNI, PMII, Hima Persis, IMM, dan LMND.
Dalam dialog tersebut, Asep menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka ruang selebar-lebarnya terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa. Ia menilai forum ini bukan sekadar ajang penyampaian aspirasi, melainkan bagian dari evaluasi bersama untuk memperbaiki arah pembangunan.
“Ini bukan sekadar audiensi. Banyak sekali masukan yang kami terima untuk membangun Kabupaten Bekasi agar lebih baik,” ujar Asep.
Ia menambahkan, berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa mencerminkan kepedulian generasi muda terhadap kondisi daerah. Pemerintah, kata dia, akan menindaklanjuti poin-poin tersebut secara bertahap sesuai skala prioritas.
“Ada delapan sampai sembilan poin yang menjadi catatan penting. Kekurangan yang ada akan kami benahi ke depan,” katanya.
Asep juga menekankan pentingnya kerja kolektif dalam membangun daerah melalui konsep “super team”. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Kita ini bukan superman, tapi super team. Semua pihak harus terlibat untuk mewujudkan Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi agar kebijakan yang dihasilkan berpihak kepada masyarakat.
“Kami akan kawal bersama. Bahkan beberapa poin sudah masuk dalam pembahasan di DPRD,” ujarnya.
Dari kalangan mahasiswa, perwakilan GMNI Kabupaten Bekasi, Mustakim, menyoroti persoalan pengangguran yang masih tinggi.
Ia juga menyinggung dominasi tenaga kerja non-lokal yang dinilai mempersempit peluang bagi warga Bekasi.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan afirmatif yang berani dan terukur untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kami mendorong adanya langkah konkret dan keberanian pemerintah dalam mengentaskan pengangguran di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh gagasan yang disampaikan dalam forum tidak berhenti pada wacana semata, melainkan diwujudkan dalam kebijakan nyata.
“Kami ingin ide-ide ini benar-benar dijalankan, bukan hanya sekadar janji,” tegasnya.
Senada, Ketua HMI Cabang Bekasi, Adhil Laksono Murti, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal realisasi tuntutan.
Ia menilai forum dialog hanya menjadi langkah awal, sementara implementasi menjadi hal yang paling krusial.
“Yang terpenting adalah komitmen nyata dari pemerintah untuk menjalankan semua tuntutan yang sudah disampaikan,” katanya.
Adhil juga mengkritik lemahnya respons sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap aspirasi publik. Ia menyebut masih banyak laporan yang tidak ditindaklanjuti, baik melalui surat resmi maupun komunikasi langsung.
“Jangan sampai pejabat baru bergerak saat masalah sudah membesar. Selama ini terkesan lambat merespons,” ujarnya.
Sebagai bentuk kritik simbolik, mahasiswa bahkan mengirim pulsa dan paket data kepada sejumlah dinas sebagai sindiran atas minimnya respons komunikasi.
“Kami sampai kirim pulsa dan kuota, mungkin selama ini tidak dibalas karena alasan teknis,” katanya.
Sementara itu, Ketua PC PMII Kabupaten Bekasi, M. Faisal Haq, menegaskan bahwa slogan “Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera” harus diwujudkan secara konkret dalam kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap slogan itu bukan sekadar kata-kata, tetapi benar-benar direalisasikan dalam program nyata,” ujarnya.
