Pemkab Bekasi Matangkan Pembentukan Satgas PAD dan Forum CSR

Kabupaten Bekasi,Commentary-Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bekasi terus mematangkan rencana pembentukan Satuan Tugas Pendapatan Asli Daerah (Satgas PAD) dan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) melalui diskusi lintas sektor yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, Senin (11/5/2026).

Diskusi yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi tersebut dihadiri unsur perangkat daerah, di antaranya Asisten Daerah (Asda) III, Bappeda, dan Dinas Sosial, bersama perwakilan tim Portala, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta mahasiswa.

Pembentukan Satgas PAD dan Forum CSR dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat optimalisasi pendapatan daerah sekaligus mengintegrasikan program tanggung jawab sosial perusahaan agar lebih terarah, terpadu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Rencana pembentukan Forum CSR mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta diperkuat melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 Tahun 2016 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan CSR harus bersinergi dengan program pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Plt Bupati Bekasi menegaskan bahwa pembentukan Satgas PAD dan Forum CSR tidak boleh hanya bersifat formalitas administratif, melainkan harus mampu menghasilkan manfaat konkret bagi daerah dan masyarakat.

“Kita tidak ingin ini hanya menjadi formalitas. Satgas PAD harus mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal, dan Forum CSR harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam pelaksanaan kedua program tersebut agar dapat diawasi secara bersama-sama oleh publik.

“Transparansi menjadi kunci. Semua pihak harus bisa melihat bagaimana prosesnya berjalan, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” tambahnya.

Dalam forum diskusi, sejumlah peserta menyoroti pentingnya Forum CSR sebagai wadah koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar program yang dijalankan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Sementara itu, pembentukan Satgas PAD diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, meminimalisir kebocoran, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perwakilan tim Portala dan mahasiswa turut mendorong adanya keterbukaan data serta evaluasi berkala terhadap implementasi kedua instrumen tersebut.

“Yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan, tapi juga pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap salah satu peserta diskusi.

Saat ini, pembahasan mengenai pembentukan Satgas PAD dan Forum CSR masih terus dimatangkan sebelum nantinya diterapkan secara resmi di Kabupaten Bekasi.

Tutup