Pemkab Bekasi Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Sekda Endin Dorong Peningkatan Kualitas Layanan PPID
Kabupaten Bekasi-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan informasi di seluruh perangkat daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, saat mengikuti presentasi dan wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Jabar Command Center, Jumat (6/11/2026).
Endin menegaskan, keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.
Menurutnya, Pemkab Bekasi berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam pelaksanaannya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan ketersediaan informasi publik, memperbarui Daftar Informasi Publik secara berkala, serta memberikan pelayanan terhadap setiap permohonan informasi secara cepat, tepat, dan ramah, termasuk bagi penyandang disabilitas.
“Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan pilihan kebijakan yang kami pegang teguh sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Endin.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Endin menilai penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID juga perlu menjadi perhatian. Upaya tersebut harus dibarengi dengan penyamaan pemahaman mengenai standar pelayanan informasi publik serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar lebih responsif dalam menindaklanjuti permohonan informasi masyarakat. Terlebih, masih adanya sengketa informasi publik harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan ke depan.
“Kami juga menegaskan pentingnya responsivitas terhadap permohonan informasi masyarakat, mengingat masih terdapatnya sengketa informasi publik yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia, mengatakan bahwa pelaksanaan Monev menjadi momentum untuk menyampaikan capaian sekaligus mengevaluasi berbagai kendala dalam pengelolaan informasi publik sepanjang 2026.
Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi kekurangan serta merumuskan langkah perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi di lingkungan Pemkab Bekasi.
“Melalui Monev ini kita mencoba memaparkan capaian-capaian di tahun 2026 dan kendala-kendala yang dihadapi. Kita terbuka, karena Monev ini menjadi ajang untuk perbaikan dalam tata kelola pengelolaan informasi publik,” katanya.
Yan Yan mengungkapkan, Kabupaten Bekasi telah meraih predikat Kabupaten Informatif selama dua tahun terakhir. Pihaknya berharap prestasi tersebut dapat kembali dipertahankan dalam hasil penilaian Monev tahun 2026.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan sistem pengelolaan informasi harus terus dilakukan agar keterbukaan informasi benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga menilai kehadiran Sekda Endin Samsudin dalam tahapan presentasi dan wawancara menjadi bukti dukungan pimpinan daerah terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Terlebih, Sekda memiliki peran sebagai atasan PPID Kabupaten Bekasi.
“Kehadiran pimpinan ini menunjukkan komitmen bagaimana pimpinan mendukung secara penuh pengelolaan keterbukaan informasi publik. Di Kabupaten Bekasi, dukungan dan komitmen pimpinan sangat tinggi, baik dari Pak Bupati maupun Pak Sekda selaku atasan PPID,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yan Yan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Salah satunya adalah mengubah pola pikir di lingkungan perangkat daerah agar transparansi menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala, terutama karena belum tersedianya pengelola informasi publik definitif secara merata, termasuk di tingkat desa dan sekolah.
“Tantangan kita secara operasional adalah bagaimana mengubah paradigma di setiap perangkat daerah bahwa keterbukaan informasi itu menjadi hal yang mutlak. Kemudian tantangan SDM, karena memang belum ada pengelola informasi publik yang definitif, termasuk di tingkat desa dan sekolah yang masih membutuhkan penguatan SDM,” pungkasnya.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Bekasi diharapkan mampu memperkuat kelembagaan PPID, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun pelayanan informasi publik yang lebih transparan, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
