Tok.RUU Perampasan Aset Disahkan menjadi Undang-Undang.
Jakarta, Commentary – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut dilakukan setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” ujar Puan.
“Setuju,” jawab anggota Dewan secara serentak.
Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang. Pengesahan itu disambut tepuk tangan para anggota DPR.
“Terima kasih, alhamdulillah,” kata Puan.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.
Dalam draf RUU yang sebelumnya menjadi pembahasan, terdapat sejumlah ketentuan krusial, mulai dari mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, jenis harta kekayaan yang dapat dirampas, hingga perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki iktikad baik.
Dikutip dari Kompas.com, Kamis (19/11/2026), berikut enam ketentuan krusial dalam draf RUU Perampasan Aset.
1. Pasal 3 dan Pasal 6: Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Salah satu ketentuan penting dalam RUU Perampasan Aset terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 6 yang mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Pasal 3 menyebutkan bahwa perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
Sementara itu, Pasal 6 mengatur sejumlah kondisi yang memungkinkan perampasan aset dilakukan tanpa putusan pidana, di antaranya apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.
Namun, mekanisme tersebut juga memiliki persyaratan nilai aset. Dalam Pasal 6 Ayat (2), aset yang menjadi objek perampasan harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar.
2. Pasal 5: Jenis Aset yang Dapat Dirampas Negara
Pasal 5 mengatur jenis harta kekayaan yang dapat dirampas oleh negara. Ketentuan ini mencakup aset yang berasal dari hasil tindak pidana, termasuk kekayaan yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta pribadi maupun milik orang lain.
Aset tersebut juga meliputi modal, pendapatan, serta keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan hasil tindak pidana.
Selain itu, benda yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana juga dapat menjadi objek perampasan.
Ketentuan tersebut turut mencakup aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana. Bahkan, harta kekayaan lain yang sah milik pelaku dapat dirampas untuk mengganti kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
3. Pasal 33 dan Pasal 36–39: Pemeriksaan Menggunakan Hukum Acara Perdata
Ketentuan mengenai pemeriksaan permohonan perampasan aset diatur dalam Pasal 33 serta Pasal 36 sampai dengan Pasal 39.
Dalam proses pemeriksaannya, RUU ini mengatur penggunaan hukum acara perdata dengan mekanisme pembuktian berimbang.
Melalui mekanisme tersebut, jaksa berkewajiban membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.
Di sisi lain, pihak yang menguasai atau mengklaim kepemilikan aset diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh secara sah.
Draf RUU tersebut juga mengatur bahwa bukti yang diperoleh melalui cara melawan hukum tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian.
4. Pasal 52, Pasal 57, Pasal 59, dan Pasal 61–66: Pembentukan Badan Pengawas
Pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset juga menjadi bagian penting dalam RUU tersebut.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 52, Pasal 57 Ayat (8), Pasal 59, serta Pasal 61 sampai dengan Pasal 66.
Dalam draf tersebut, diatur pembentukan Badan Pengawas yang terdiri dari lima anggota.
Badan ini memiliki tugas mengawasi penyidik, jaksa, serta badan pengelola aset, termasuk memberikan sanksi etik apabila ditemukan pelanggaran.
Selain itu, terdapat larangan bagi aparat penegak hukum beserta keluarganya untuk membeli aset yang dilelang.
5. Pasal 29 dan Pasal 30: Pihak Ketiga Dapat Mengajukan Keberatan
RUU Perampasan Aset juga memberikan ruang perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas aset yang dimohonkan untuk dirampas negara.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 29 dan Pasal 30. Berdasarkan aturan itu, permohonan perampasan aset wajib diumumkan secara terbuka paling sedikit selama tiga hari.
Pihak ketiga yang memiliki iktikad baik dan merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri sebelum putusan dibacakan.
Namun, terdapat pengecualian bagi tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) beserta advokatnya, yang tidak diperbolehkan mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam draf tersebut.
6. Pasal 32, Pasal 35, Pasal 40–42, dan Pasal 57–58: Upaya Hukum, Pengembalian Aset, dan Ganti Rugi
Ketentuan lainnya mengatur mekanisme upaya hukum serta pemulihan hak bagi pihak ketiga yang keberatannya dikabulkan pengadilan.
Dalam Pasal 32, Pasal 35, serta Pasal 46 dan Pasal 47, draf RUU mengatur bahwa pihak yang berkepentingan tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan perampasan aset, tetapi dapat mengajukan kasasi langsung ke Mahkamah Agung (MA).
Permohonan kasasi harus diajukan paling lambat 14 hari kerja dan upaya hukum tersebut bersifat final sebagaimana diatur dalam draf.
Sementara itu, Pasal 30 Ayat (2), Pasal 31, Pasal 40 sampai dengan Pasal 42, Pasal 57 Ayat (5), serta Pasal 58 Ayat (3) mengatur pemulihan hak bagi pihak ketiga yang berhasil membuktikan kepemilikannya atas aset.
Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui pengembalian harta kekayaan beserta keuntungan dari pengelolaannya.
Selain itu, mekanisme pemulihan juga dapat berupa pengembalian selisih nilai aset atau pemberian ganti kerugian yang bersumber dari dana abadi.
Naskah Final UU Belum Tersedia di Situs DPR
Meski telah disahkan dalam rapat paripurna, dokumen draf terbaru UU Perampasan Aset belum ditemukan dalam laman resmi DPR RI, dpr.go.id.
Dalam situs tersebut, dokumen RUU Perampasan Aset tercantum pada menu Partisipasi Pembentukan Undang-Undang bersama sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Halaman tersebut menyediakan beberapa sub-menu, di antaranya Lihat Detail, Lihat Dokumen, dan Beri Masukan.
Namun, berdasarkan penelusuran pada menu Lihat Dokumen sebagaimana dilaporkan Kompas.com pada Kamis (19/11/2026), belum ditemukan dokumen digital yang memuat draf terbaru setelah pengesahan.
Dengan demikian, rincian pasal-pasal yang dipaparkan di atas masih merujuk pada draf RUU yang tersedia dalam pemberitaan dan belum dapat dipastikan seluruhnya identik dengan naskah final undang-undang yang telah disahkan DPR.


