Demo Ricuh di DPRD Pati, Warga Tuntut Bupati Mundur Usai Kenaikan PBB 250 Persen
Jawa Tengah, Commentary – Ribuan warga menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Rabu pagi (13/8/2025). Aksi ini dipicu oleh kemarahan masyarakat atas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen yang sempat diberlakukan oleh Bupati Pati, Sudewo.
Meski kebijakan tersebut telah dibatalkan, warga tetap menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Aksi demonstrasi sempat berlangsung ricuh. Massa terlihat melempar botol ke arah gedung DPRD dan kantor Bupati. Beberapa peserta aksi bahkan nekat memanjat pagar gedung dewan, setelah tuntutan mereka agar Bupati hadir menemui massa tak kunjung dipenuhi.
Pihak kepolisian yang berjaga sempat berupaya meredam situasi dengan mengajak koordinator lapangan untuk berkoordinasi. Namun, menurut Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi, situasi menjadi sulit dikendalikan karena aksi telah disusupi oleh oknum tidak dikenal.
“Apabila situasi kondusif, Pak Bupati Pati siap menemui massa. Wacana beliau akan berangkat umrah hari ini tidak benar. Barusan kami temui langsung dan membujuk beliau untuk menemui massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu,” ujar Kombes Jaka kepada wartawan.
Di tengah panasnya situasi, tersebar isu bahwa Bupati Sudewo akan bertolak ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah. Namun kabar itu telah dibantah oleh pihak kepolisian.
Menyikapi aksi demonstrasi ini, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati turut angkat suara. Melalui maklumat resmi hasil rapat gabungan, PCNU Pati mengimbau agar seluruh pihak menahan diri dan menghindari potensi konflik horizontal.
“Kami menyerukan kepada peserta aksi 13 Agustus 2025 untuk tetap bersikap santun, tidak anarkis, serta mengedepankan akhlakul karimah dalam menyampaikan aspirasi,” ujar Ketua PCNU Pati, KH Yusuf Hasyim, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Senin (11/8/2025).
Isu kenaikan PBB ini tak hanya menjadi sorotan lokal, namun juga mendapat perhatian dari tingkat nasional. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menilai kenaikan PBB sebesar 250 persen di Pati sangat tidak wajar dan perlu dievaluasi.
“Meskipun besaran PBB menjadi kewenangan kepala daerah, menurut saya, kenaikan sebesar itu tidak wajar dan sangat tinggi, apalagi diterapkan untuk kepemilikan pribadi,” ujar Irawan, Jumat (8/8/2025).
Hingga saat ini, situasi di sekitar kantor DPRD dan Bupati Pati masih dijaga ketat oleh aparat keamanan. Polisi berharap massa bisa menahan diri agar dialog dapat dilakukan secara damai.
