Gelombang Protes Mahasiswa, Kinerja Pemkab Bekasi Disorot Tajam
Kabupaten Bekasi, Commentary — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (2/4). Mereka menilai Pemerintah Kabupaten Bekasi gagal menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat.
Aksi yang diikuti sejumlah organisasi mahasiswa, seperti HMI, GMKI, GMNI, PMII, Hima Persis, IMM, dan LMND, berlangsung tegang. Massa sempat mencoba memasuki kompleks perkantoran Pemkab Bekasi hingga ke teras gedung, sehingga terjadi dorong-mendorong dengan aparat keamanan.
Koordinator aksi, Adhil Laksono Murti, menyatakan kondisi Kabupaten Bekasi saat ini “tidak baik-baik saja”. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai terus berulang tanpa solusi tuntas, seperti layanan kesehatan, infrastruktur jalan rusak, dan banjir.
“Setiap tahun keluhannya sama. Jalan rusak, banjir, layanan kesehatan bermasalah. Namun penyelesaiannya tidak pernah tuntas. Ini menunjukkan ada persoalan dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Adhil dalam orasinya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi, minimnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal di tengah kawasan industri, serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyampaikan mosi tidak percaya terhadap KNPI yang dianggap tidak lagi merepresentasikan aspirasi pemuda.
Massa aksi mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Sekretaris Daerah, serta pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi untuk turun langsung menemui mereka. Mahasiswa menolak perwakilan dan menuntut kehadiran langsung pengambil keputusan.
“Kami ingin pengambil kebijakan hadir dan bertanggung jawab. Jika tidak, kami akan tetap bertahan hingga tuntutan kami direspons,” tegas Adhil.
Hingga sore hari, massa masih bertahan di lokasi dengan pengamanan ketat dari Satpol PP dan aparat kepolisian. Perwakilan DPRD Kabupaten Bekasi, yakni Wakil Ketua DPRD Budi Muhammad Mustofa bersama anggota Saeful Islam, akhirnya menemui massa untuk membuka ruang dialog.
Namun, mahasiswa menilai kehadiran legislatif belum cukup tanpa komitmen langsung dari pihak eksekutif.
Aksi ini menjadi sorotan serius bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Di tengah statusnya sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, berbagai persoalan dasar yang belum terselesaikan dinilai menjadi ironi dan berpotensi memicu gelombang protes lanjutan jika tidak segera ditangani.
