Menteri PKP Soroti Birokrasi Lamban, Akses KUR Dinilai Masih Berbelit
Kabupaten Bekasi,Commentary-Pemerintah pusat terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi permodalan bagi pelaku UMKM. Namun implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan akibat birokrasi yang dianggap lamban dan berbelit, sehingga sebagian warga justru terpaksa mengakses pinjaman informal dari rentenir.
menanggapi hal tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Mauarar Sirait, menyoroti rendahnya kecepatan aparatur pemerintah dalam menyosialisasikan program KUR kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus hadir dengan pelayanan yang cepat, jelas, dan tepat sasaran.
“Birokrat harus lebih cepat, lebih tepat mensosialisasikan dan menguasai masalahnya. Kalau menjelaskan ke ibu-ibu juga harus jelas, bunganya berapa, maksimal pinjamannya berapa, berapa lama, dan apa saja syaratnya. Ayo kita harus melayani masyarakat dengan cepat,” kata Mauarar seusai Sosialisasi KUR Perumahan dan KPR FLPP di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Jumat (21/11).
Ia menegaskan bahwa KUR merupakan terobosan penting dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi. Karena itu, birokrasi diminta bekerja lebih efisien agar program tersebut benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
“Manfaatkan ini supaya rakyat enggak ke rentenir lagi. Ini program bagus, dan baru sekali ini ada. Makanya birokrat harus jelas dan cepat menjelaskan kepada rakyat supaya mereka benar-benar bisa menikmati KUR dari Prabowo,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai target penyaluran tahun depan, Mauarar menekankan bahwa keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan di lapangan lebih penting ketimbang sekadar angka target.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen melakukan reformasi total terhadap sistem birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pokoknya kita lakukan reformasi habis-habisan. Birokrasi kerjanya harus cepat, harus ringkas, ya harus baik dan berkualitas tentunya profesional, itu harus,” tegas Herman.
