Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H pada 19 Februari 2026, Muhammadiyah 18 Februari
Jakarta, Commentary -Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil dalam sidang isbat yang digelar di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan, penetapan itu didasarkan pada hasil hisab dan rukyat yang menunjukkan posisi hilal belum memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
“Secara hisab, hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria MABIMS,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers usai sidang isbat.
Ia memaparkan, kriteria MABIMS mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat secara toposentrik dan elongasi minimal 6,4 derajat secara geosentrik. Namun, berdasarkan data hisab di seluruh wilayah Indonesia, ketinggian hilal masih berada di bawah ufuk, yakni berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik.
Sementara itu, sudut elongasi hilal tercatat sangat rendah, antara 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Selain itu, tidak terdapat laporan hilal terlihat dari berbagai titik pemantauan di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara.
“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” katanya.
Sidang isbat turut dihadiri berbagai lembaga, antara lain Komisi VIII DPR RI, MUI, BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Keterlibatan berbagai institusi tersebut mencerminkan pendekatan kolektif dan berbasis keilmuan dalam penetapan awal Ramadhan.
Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan tersebut didasarkan pada penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang kini sepenuhnya diadopsi organisasi tersebut.
Melalui pendekatan astronomi global, Muhammadiyah menerapkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia sehingga awal bulan hijriah tidak lagi bergantung pada lokasi geografis masing-masing negara.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak umat Islam menyikapi perbedaan awal Ramadhan dengan sikap tasamuh atau saling menghargai.
Ia menilai perbedaan awal Ramadhan merupakan hal yang lazim terjadi dan akan terus muncul selama umat Islam belum memiliki kalender hijriah tunggal yang disepakati bersama.
“Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri,” ujar Haedar dalam keterangan tertulisnya.
Perbedaan penetapan awal Ramadhan antara pemerintah dan Muhammadiyah kembali menunjukkan adanya perbedaan metode penentuan awal bulan hijriah, meskipun keduanya sama-sama berlandaskan pendekatan ilmiah dan pertimbangan keagamaan.
