Pemkab Bekasi Didesak Evaluasi Harga Air Baku, Potensi Pajak Air Tanah Dinilai Belum Optimal
Kabupaten Bekasi, Commentary – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi didesak segera mengevaluasi dan menyesuaikan Harga Air Baku (HAB) yang menjadi dasar penghitungan Pajak Air Tanah (PAT). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul besaran HAB yang hingga kini masih mengacu pada Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2019 sebesar Rp700 per meter kubik.
Desakan itu disampaikan Pemerhati Kebijakan Publik Daerah, Gunawan. Menurutnya, ketentuan yang telah berlaku selama beberapa tahun tersebut perlu ditinjau kembali agar relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi, terutama meningkatnya aktivitas sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Bekasi.
Gunawan menilai, Pemkab Bekasi perlu melakukan kajian komprehensif terhadap besaran HAB dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi daerah serta membandingkannya dengan kebijakan yang diterapkan sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Barat.
“Sudah saatnya Pemkab Bekasi melakukan evaluasi dan penyesuaian Harga Air Baku. Jangan sampai potensi penerimaan daerah dari sektor Pajak Air Tanah belum tergarap secara optimal karena dasar perhitungannya masih menggunakan ketentuan tahun 2019,” ujar Gunawan.
Selain persoalan besaran HAB, Gunawan juga menyoroti rendahnya jumlah Wajib Pajak (WP) Aktif Pajak Air Tanah di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah WP Aktif PAT tercatat hanya sebanyak 183 perusahaan.
Menurutnya, angka tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas industri, perdagangan, dan pembangunan yang cukup tinggi.
Kondisi itu, lanjut Gunawan, perlu diimbangi dengan sistem pendataan dan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap perusahaan maupun pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah untuk menunjang kegiatan operasionalnya.
Ia meminta Pemkab Bekasi melalui perangkat daerah terkait segera melakukan pendataan ulang, pemutakhiran basis data wajib pajak, serta memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah oleh sektor usaha.
“Pemkab Bekasi perlu melakukan pendataan ulang, pemutakhiran basis data, serta pengawasan terhadap perusahaan yang menggunakan air tanah. Pastikan seluruh pelaku usaha yang memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gunawan menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah tidak cukup hanya dilakukan melalui penyesuaian Harga Air Baku. Pemerintah daerah juga harus memperluas basis wajib pajak, meningkatkan pengawasan pemanfaatan air tanah, serta mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Untuk itu, ia berharap Pemkab Bekasi segera menyusun regulasi terbaru melalui Peraturan Bupati sebagai landasan hukum penyesuaian HAB. Bersamaan dengan itu, pembenahan sistem pendataan dan pengawasan wajib pajak dinilai perlu menjadi prioritas agar potensi penerimaan daerah dapat tergali secara maksimal.
“Potensi pendapatan daerah harus dikelola secara serius dan terukur. Jangan hanya berorientasi pada peningkatan tarif, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh potensi pajak yang ada dapat terdata, terawasi, dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi,” pungkas Gunawan.
Gunawan berharap, evaluasi kebijakan Harga Air Baku yang dibarengi dengan perluasan basis wajib pajak dan pengawasan secara konsisten dapat meningkatkan penerimaan Pajak Air Tanah. Dengan demikian, sektor tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Bekasi.
