Bupati Bekasi Temui Buruh yang Geruduk Pemkab Bekasi: “Saya Pro Buruh!”
Kabupaten Bekasi, Commentary – Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Pekerja dan Rakyat (Perak) menggelar aksi unjuk rasa di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Kamis (25/9/2025). Aksi tersebut bertepatan dengan sidang perdana Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi yang membahas penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026.
Koordinator Aliansi Perak, Herman Susanto, menegaskan bahwa perjuangan buruh kali ini bukan hanya soal besaran angka upah, melainkan juga menyangkut harkat dan martabat kehidupan pekerja.
“Sejak UU Cipta Kerja berlaku, kenaikan upah Bekasi makin kecil. Tahun 2024 cuma 1 persen! Padahal seharusnya naik 15 persen di 2026,” tegasnya.
Selain menuntut kenaikan upah, para buruh juga mendesak agar pemerintah segera membentuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kabupaten Bekasi. Selama ini, pekerja harus menempuh perjalanan jauh ke Bandung untuk memperjuangkan hak-haknya.
“Kami minta Bupati Bekasi kirim surat kesanggupan siapkan lahan untuk PHI ke Presiden dan MA. Buruh sudah terlalu lama dirugikan!” ujar Presidium Aliansi Perak, Solikhin Suprihono.
Tuntutan lainnya yang disuarakan meliputi penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemagangan dan jaminan sosial, pengembalian kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari provinsi ke kabupaten, serta penghentian praktik outsourcing dan percaloan kerja yang berkedok yayasan.
Di tengah aksi, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang turun langsung menemui para buruh. Kehadirannya disambut sorak-sorai massa yang memadati halaman kantor Pemkab.
“Insyaallah saya akan bertanggung jawab untuk wujudkan semua aspirasi. Saya orangnya pro buruh!” tegas Ade.
Meski demikian, Ade menegaskan bahwa tidak semua tuntutan bisa langsung dipenuhi. Beberapa hal memerlukan proses dan tahapan lebih lanjut.
“Ada yang bisa cepat, ada yang butuh proses. Tapi saya minta buruh ikut kawal agar aspirasi benar-benar terwujud,” tandasnya.
