Aktivis Mahasiswa Sebut Konten Amien Rais Sebagai Ad Hominem Bukan Kritik
Telah viral konten yang diunggah oleh @AmienRaisOfficial yang berisi pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang menyatakan tentang orientasi seksual Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai gay dan ia menyamakan hal tersebut dengan apa yang terjadi di era Nabi Luth.
Menanngapi tersebut, mantan Ketua Umum DPP GMNI 2019-2022 Arjuna Putra Aldino yang juga Direktur Eksekutif, Geopolitics and Global Political Economy Studies (G2PES) Indonesia menganggap pernyataan Amien Rais sebagai Ad Hominem, sebuah sesat pikir (logical fallacy) yang ditujukan untuk membunuh karakter seseorang.
“Itu bukan kritik, sangat Ad Hominem, membunuh karakter seseorang”, lugas Arjuna
Menurut Arjuna ungkapan semacam itu tidak layak keluar dari mulut seorang Profesor dan Guru Besar sekelas Amien Rais. Seharusnya ucapan seorang profesor dan guru besar layaknya Amien Rais yang diungkapkan ke publik harus penuh dengan bukti ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Seorang profesor tidak boleh berargumen hanya dengan dasar berita burung dan desas-desus. Harus bisa dibuktikan secara ilmiah dan sesuai kaidah kebenaran. Jangan menyerang personal demikian”, tambah Arjuna
Sejauh apapun kita tidak setuju dengan seseorang apalagi konteksnya dengan seorang pejabat publik seharusnya yang jadi sasaran dikritik adalah kebijakannya, bukan urusan pribadinya. Hal demikian menurut Arjuna bisa masuk dalam kategori merendahkan martabat pribadi, bukan kritik kebijakan publik yang layak dikonsumsi publik.
“Seharusnya kritik kebijakan yang keluarkan oleh Menteri Teddy, itu lebih fair. Bukan menyerang orientasi seksualnya yang itu urusan privat. Dan merendahkan martabat pribadi. Seorang menteri juga punya martabat pribadi yang perlu dijaganya sebagai manusia dan warga negara”, tutur Arjuna
Arjuna menilai pernyataan Amien Rais bisa merusak rasionalitas publik karena percakapan tidak lagi didasarkan pada fakta obyektif. Dan pernyataan tersebut berpotensi pelanggaran privasi karena menjadikan urusan pribadi sebagai konsumsi publik secara tidak etis.
“Konten semacam inilah yang merusak rasionalitas publik, membuat ruang publik kita dipenuhi dengan konten tidak bermutu dan tidak mencerdaskan. Masyarakat jadi korban jika menelannya mentah-mentah”, tutup Arjuna (red)
