Langkah Berani Kabupaten Bekasi, Integrasi Layanan Publik dan Edukasi Antikorupsi
Kabupaten Bekasi, Commentary – Pemerintah Kabupaten Bekasi menunjukkan langkah inovatif dalam mendukung pemberantasan korupsi. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, mengusulkan integrasi program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertajuk Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) dengan kegiatan layanan publik Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) yang selama ini digelar secara rutin di akhir pekan.
Usulan tersebut disampaikan Dedy saat menghadiri rapat koordinasi awal pelaksanaan program JNBA secara daring bersama KPK dan kepala daerah se-Jawa Barat, Kamis (8/5/2025), dari Command Center Diskominfosantik Bekasi.
Menurut Dedy, menggabungkan kampanye antikorupsi dengan pelayanan langsung masyarakat merupakan cara efektif untuk mendekatkan isu integritas kepada publik.
“Pemberantasan korupsi tak bisa dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum. Perlu keterlibatan masyarakat. Melalui BOTRAM, kami punya ruang terbuka untuk membumikan semangat antikorupsi,” ujarnya.
BOTRAM selama ini dikenal luas sebagai platform layanan terpadu satu pintu yang memudahkan masyarakat Bekasi mengakses berbagai layanan administrasi. Kegiatan ini digelar secara keliling dan terbukti efektif menarik perhatian publik. Dengan mengintegrasikan pesan antikorupsi ke dalam BOTRAM, Pemkab Bekasi berharap program KPK dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan menyentuh sisi praktis kehidupan masyarakat.
“Melalui pendekatan langsung ini, sosialisasi tidak hanya bersifat simbolik, tapi masuk dalam aktivitas warga. Ini bentuk edukasi nyata dan berkelanjutan,” tambah Dedy.
Program JNBA merupakan inisiatif KPK untuk mengampanyekan nilai-nilai integritas ke berbagai daerah. Roadshow ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah dalam memerangi korupsi.
Langkah Kabupaten Bekasi menjadi sorotan karena menyandingkan gerakan moral nasional dengan layanan publik berbasis komunitas. Inovasi ini mencerminkan pendekatan baru dalam komunikasi pemerintahan yang responsif dan inklusif.
