NDP HMI di Tengah Arus Industrialisasi, Dorong Kader Konsisten Jaga Tauhid Sosial dan Kedaulatan Indonesia
Jawa Timur, Commentary – Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dinilai perlu kembali ditempatkan sebagai kerangka berpikir dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, khususnya di tengah arus industrialisasi yang semakin berkembang.
Pandangan tersebut disampaikan Faris Muammar melalui tulisannya berjudul “Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI dalam Arus Industrialisasi: Menjaga Tauhid Sosial demi Kedaulatan Indonesia.” Ia menilai, NDP tidak seharusnya hanya menjadi materi hafalan dalam proses kaderisasi, tetapi harus mampu menjadi pisau analisis dalam membaca berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Faris mempertanyakan sejauh mana kader HMI benar-benar menjadikan nilai tauhid sebagai landasan dalam melihat persoalan industrialisasi yang berlangsung saat ini.
“Namun berapa banyak dari kita yang benar-benar menempatkan tauhid, sila pertama dan ruh dari seluruh bangunan NDP itu, sebagai pisau analisis untuk membaca proyek industrialisasi yang sedang berjalan di depan mata kita hari ini?” kata Faris.
Menurutnya, tauhid dalam NDP tidak hanya berkaitan dengan aspek keimanan personal dan ritual. Tauhid juga memiliki konsekuensi sosial, terutama dalam menyikapi ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, serta konsentrasi kekuasaan dan sumber daya di tangan segelintir pihak.
Dalam perspektif tersebut, tauhid sosial menjadi dasar untuk menolak berbagai bentuk eksploitasi, baik terhadap manusia maupun alam. Negara, korporasi maupun kelompok pemilik modal tidak semestinya memiliki kekuasaan yang menyebabkan manusia lain kehilangan martabat dan haknya.
Faris kemudian mengaitkan prinsip tersebut dengan pembangunan dan industrialisasi. Menurutnya, kader HMI perlu kritis terhadap pola pembangunan yang berpotensi mengorbankan tanah masyarakat, mencemari sumber air, maupun memusatkan kekayaan sumber daya alam kepada segelintir pemilik modal.
Ia menilai, kedaulatan Indonesia tidak akan sepenuhnya terwujud apabila produksi dan distribusi kekayaan nasional hanya berjalan berdasarkan kepentingan akumulasi modal tanpa mempertimbangkan martabat manusia dan kelestarian lingkungan.
Namun, Faris juga memberikan kritik terhadap praktik gerakan HMI sendiri. Ia menilai NDP masih sering diperlakukan sebagai materi wajib untuk memenuhi tahapan kaderisasi, bukan sebagai nilai yang benar-benar diterapkan dalam kehidupan.
Menurutnya, terdapat kader yang mampu berbicara mengenai tauhid sosial di ruang diskusi, tetapi ketika memasuki birokrasi maupun korporasi justru berhadapan dengan godaan pragmatisme ekonomi dan kekuasaan.
“Industrialisasi yang eksploitatif tidak hanya berjalan karena kekuatan kapital semata, tetapi juga karena banyak aktor di dalamnya, termasuk sebagian alumni gerakan mahasiswa, memilih diam atau bahkan menjadi bagian dari mesin yang mereka kritik semasa menjadi kader,” tulis Faris.
Karena itu, ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada konsep NDP, melainkan pada konsistensi antara nilai yang diyakini dengan sikap ketika menghadapi kekuasaan dan kepentingan ekonomi.
Faris bahkan mengingatkan bahwa tauhid sosial tidak boleh hanya menjadi jargon dalam forum-forum intelektual.
“Tauhid sosial yang hanya berhenti di ruang seminar, tanpa keberanian mengambil sikap tegas ketika berada di posisi pengambil keputusan, pada akhirnya tidak ubahnya slogan kosong,” tegasnya.
Ia juga menilai kedaulatan Indonesia tidak cukup hanya dimaknai sebagai kemampuan mengelola sumber daya alam atau melakukan negosiasi investasi asing. Kedaulatan sejati, menurutnya, harus dibangun dengan keberanian menempatkan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan sebagai bagian penting dari pembangunan nasional.
Sebagai kader yang tengah menempuh Latihan Kader III, Faris mendorong agar kajian NDP di tingkat komisariat dan cabang mulai dipertemukan dengan persoalan industrialisasi serta isu ekologi kontemporer. Dengan demikian, kader HMI diharapkan tidak hanya menguasai teori, tetapi mampu menggunakan tauhid sosial sebagai pisau analisis dalam membaca kebijakan.
Ia juga mendorong agar alumni dan senior HMI yang kini berada di posisi strategis di pemerintahan maupun korporasi tetap mendapatkan pengawalan secara kolektif agar konsistensi terhadap nilai-nilai perjuangan tidak luntur karena kepentingan pragmatis.
Selain itu, konsistensi tersebut menurutnya harus dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menolak praktik korupsi di lingkungan organisasi sendiri sebagai bentuk latihan sebelum kader menerima amanah yang lebih besar.
Pada akhirnya, Faris menegaskan bahwa menjaga tauhid sosial di tengah arus industrialisasi merupakan perjuangan panjang. Nilai-nilai NDP harus mampu diterjemahkan dalam setiap kebijakan, keputusan ekonomi dan arah pembangunan bangsa agar tetap berpijak pada keadilan serta martabat manusia.
“Di situlah letak ujian sesungguhnya bagi kader HMI: apakah tauhid yang kita yakini hanya berhenti sebagai keimanan personal, atau benar-benar menjelma menjadi keberanian sosial untuk melawan ketidakadilan, sekecil dan sebesar apa pun bentuknya.”
