Geopolitik Hijau dan Perebutan Kendali Transisi Energi Global
Jawa Timur, Commentary – Transisi energi global menuju ekonomi rendah karbon dinilai tidak hanya membawa peluang, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi negara berkembang. Dalam opini berjudul “Geopolitik Hijau dan Arsitektur Kepemimpinan Global: Menavigasi Ketegangan Transisi Industri Transnasional demi Kedaulatan Ekologi Masa Depan”, Faris Muammar, S.Kom menyoroti pentingnya membangun kepemimpinan yang mampu menjaga keseimbangan antara akselerasi industri, keadilan ekologis, dan kedaulatan nasional.
Menurut Faris Muammar, S.Kom, di balik narasi transisi hijau dunia masih terdapat persoalan ketimpangan dalam tata kelola global. Negara-negara industri dinilai masih mendominasi penyusunan standar, teknologi, hingga pembiayaan hijau, sementara negara berkembang harus menanggung beban penyesuaian yang tidak seimbang.
Ia mencontohkan penerapan berbagai regulasi perdagangan hijau internasional, seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan aturan anti-deforestasi Uni Eropa, yang dinilai berpotensi menjadi hambatan baru bagi produk ekspor negara berkembang apabila tidak disertai dengan transfer teknologi dan dukungan pendanaan yang memadai.
Di sisi lain, Faris Muammar, S.Kom juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu berani mengevaluasi kebijakan dalam negeri. Program hilirisasi nikel memang memberikan dampak positif terhadap investasi dan peningkatan nilai ekspor, namun masih menyisakan berbagai tantangan, mulai dari persoalan lingkungan, konflik lahan, hingga belum optimalnya pemerataan manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan industri.
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam geopolitik hijau dunia karena menguasai cadangan nikel yang menjadi bahan baku penting industri baterai kendaraan listrik. Potensi tersebut seharusnya dimanfaatkan sebagai modal diplomasi untuk memperoleh transfer teknologi, investasi yang lebih berkualitas, serta kerja sama internasional yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kader HMI perlu mampu melihat isu industrialisasi dan lingkungan secara seimbang. Industrialisasi tidak harus dipertentangkan dengan perlindungan lingkungan, melainkan harus diarahkan agar berjalan beriringan melalui tata kelola yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Faris Muammar, S.Kom menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa momentum transisi hijau dunia harus dimanfaatkan Indonesia untuk membangun model pembangunan yang berdaulat. Ia menilai keadilan ekologi dan akselerasi industri merupakan dua agenda yang harus dijalankan secara bersamaan melalui kepemimpinan yang kritis, independen, dan berpihak kepada kepentingan rakyat serta kelestarian lingkungan.
