Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja Tegaskan Evaluasi Kinerja ASN, Pelayanan Publik Jadi Prioritas
Commentary-Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan pentingnya peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
Ia meminta seluruh jajaran birokrasi bekerja lebih cepat, profesional, dan berintegritas, dengan mengutamakan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Asep saat memimpin apel perdana sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025–2030 di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (26/10/2026).
Dalam arahannya, Asep memastikan evaluasi kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saya tidak ingin birokrasi kita berjalan lambat, terjebak dalam rutinitas, atau hanya sibuk dengan laporan administratif tanpa hasil nyata bagi masyarakat,” kata Asep Surya Atmaja, Senin.
Ia menekankan, evaluasi bukan untuk mencari-cari kesalahan, apalagi didasarkan pada kepentingan pribadi maupun kelompok.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap pejabat menjalankan tugas sesuai kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawabnya.
Asep meminta setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi memahami persoalan di wilayah kerjanya, berani mengambil keputusan, menghadirkan inovasi, serta menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat.
Pejabat yang menunjukkan prestasi dan komitmen terhadap masyarakat, lanjut Asep, harus mendapatkan apresiasi. Sebaliknya, kinerja yang tidak memenuhi harapan harus ditindaklanjuti melalui evaluasi dan perbaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Saya ingin setiap kepala perangkat daerah memahami persoalan di wilayah kerjanya, mampu mengambil keputusan, menghadirkan inovasi, dan menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Asep juga mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hak istimewa yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintah harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
“Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Kewenangan adalah tanggung jawab, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi,” imbuhnya.
Tak hanya mengevaluasi kinerja birokrasi, Asep meminta ASN mengubah pola kerja dengan lebih dekat kepada masyarakat. Ia menginstruksikan aparatur tidak sekadar menunggu laporan di meja, tetapi turun langsung untuk melihat kondisi warga, mendengar keluhan, dan mencari solusi.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai belanja masalah, yakni memahami persoalan nyata di tengah masyarakat sebelum pemerintah mengambil kebijakan.
Menurut Asep, persoalan infrastruktur, banjir, jalan rusak, pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, hingga pelayanan administrasi harus menjadi perhatian bersama.
Ia tidak ingin masyarakat terus mengeluhkan persoalan yang sama tanpa perubahan berarti. Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti dengan cepat, termasuk persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas dinas.
“Jika persoalan melibatkan beberapa dinas, koordinasikan dan selesaikan bersama. Masyarakat tidak membutuhkan banyak alasan, masyarakat membutuhkan bukti kerja dan hasil nyata,” katanya.
Asep juga meminta kepala OPD memahami potensi dan kebutuhan Kabupaten Bekasi. Sektor industri, perdagangan, pertanian, serta sumber daya manusia dinilai memiliki potensi besar yang harus dikelola melalui perencanaan matang dan birokrasi berintegritas.
Ia mengingatkan agar pembangunan tidak sekadar terlihat dalam angka dan laporan, tetapi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Setiap rupiah dalam APBD harus dipertanggungjawabkan dan diupayakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik,” tegasnya.
Untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, Asep meminta seluruh jajaran meninggalkan pola kerja lambat, ego sektoral, kebiasaan saling menyalahkan, serta perilaku yang menghambat kemajuan organisasi.
Ia juga membuka ruang kritik, saran, dan gagasan konstruktif dari ASN. Menurutnya, masukan harus disampaikan secara objektif berdasarkan data dan fakta, disertai solusi yang dapat dilaksanakan.
“Kita tidak boleh antikritik, karena kritik yang membangun merupakan bagian penting dalam perbaikan pemerintahan,” ujarnya.
Dalam arahannya, Asep turut menyampaikan terima kasih atas doa, dukungan, dan kerja sama seluruh jajaran Pemkab Bekasi setelah dirinya dilantik sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025-2030.
Ia mengajak seluruh ASN menjadikan disiplin sebagai budaya kerja, integritas sebagai prinsip, profesionalisme sebagai standar, serta kepuasan masyarakat sebagai salah satu ukuran keberhasilan pelayanan.
Menariknya, di penghujung arahan, Asep mengakui pidato yang disampaikannya disusun sendiri pada malam sebelumnya. Ia juga meminta maaf karena penyampaiannya tidak sepenuhnya mengikuti tata cara protokoler.
“Panjang lebar ini saya bikin semalam, jadi agak berantakan, Pak. Saya tidak mengikuti protokol ya, Pak. Mohon maaf kalau agak berantakan, ini dari hati, dari hati nurani saya,” pungkasnya
