Kepemimpinan Perempuan Dinilai Strategis Dorong Inovasi Hijau Berbasis Digital
Jawa Timur, Commentary – Kepemimpinan perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi industri dan pengembangan inovasi hijau berbasis digital. Perspektif tersebut dinilai penting untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Faris Muammar dalam tulisannya berjudul “Pemimpin Perempuan dan Transpormasi Industri: Menggagas Inovasi Hijau Berbasis Digital.” Menurut Faris, perspektif kepemimpinan perempuan memberikan warna berbeda dalam melihat persoalan industrialisasi dan transisi hijau.
Faris menilai, pengalaman seorang pemimpin perempuan yang terlibat langsung dalam pengelolaan industri dan tata kelola daerah menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat menjadi jalur nyata untuk mendorong inovasi hijau berbasis digital.
“Keyakinan bahwa kepemimpinan perempuan bisa menjadi jalur nyata untuk mendorong inovasi hijau berbasis digital, bukan sekadar wacana kesetaraan yang berhenti di atas panggung seremonial,” tulis Faris.
Menurutnya, pembahasan mengenai industrialisasi dan transisi hijau selama ini masih banyak didominasi perspektif yang menitikberatkan pada produksi, investasi dan target ekonomi. Padahal, perempuan sebagai pengambil kebijakan maupun pelaku usaha akar rumput memiliki perspektif yang dapat memperkuat pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
Namun, Faris menegaskan bahwa kehadiran perempuan di posisi kepemimpinan belum otomatis mengubah struktur kebijakan. Ia menyoroti masih adanya kesenjangan antara narasi inovasi digital-hijau dengan kondisi infrastruktur di lapangan.
Beberapa persoalan yang disoroti antara lain akses internet yang belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan, minimnya pelatihan literasi digital bagi perempuan pelaku usaha kecil, serta anggaran transformasi hijau yang masih berhadapan dengan prioritas pembangunan lainnya.
Faris juga mengingatkan mengenai risiko simbolisme kepemimpinan perempuan apabila tidak dibarengi dengan kekuatan struktural. Menurutnya, pemimpin perempuan yang progresif sekalipun akan menghadapi keterbatasan apabila kewenangan anggaran, regulasi teknis dan jejaring birokrasi masih berjalan dengan pola lama.
Karena itu, menurut Faris, pertanyaan penting bukan hanya mengenai siapa yang memimpin, tetapi juga seberapa besar ruang kebijakan yang benar-benar diberikan kepada pemimpin tersebut untuk melakukan perubahan.
Di sisi lain, inovasi hijau berbasis digital dinilai memiliki peluang besar apabila tidak hanya diarahkan kepada korporasi dan industri skala besar. Program tersebut juga perlu menyentuh sektor ekonomi akar rumput yang banyak digerakkan perempuan, seperti UMKM, petani hingga pengelola bank sampah.
Faris memberikan sejumlah contoh, seperti digitalisasi rantai pasok produk ramah lingkungan, platform pemasaran daring bagi produk hijau lokal, hingga sistem pelaporan lingkungan berbasis aplikasi yang dapat diakses masyarakat. Menurutnya, teknologi digital dan pemberdayaan perempuan dapat saling memperkuat dalam mendorong transformasi hijau.
Meski demikian, ia mengkritisi pola transformasi digital hijau yang masih sering dirancang dari atas tanpa melibatkan perempuan pelaku usaha yang memahami kebutuhan masyarakat di lapangan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat berbagai platform yang telah diluncurkan tidak digunakan secara optimal karena tidak sesuai dengan kapasitas maupun kebiasaan masyarakat sasaran.
Dalam konteks organisasi, Faris menilai HMI melalui Korps HMI-Wati memiliki posisi strategis untuk menerjemahkan gagasan kepemimpinan perempuan dan inovasi hijau digital menjadi agenda konkret.
Ia mendorong kader perempuan untuk mengambil peran lebih besar dalam kebijakan teknis, termasuk sektor industri, energi dan tata ruang. Selain itu, HMI juga dinilai dapat membangun pendampingan literasi digital hijau bagi pelaku usaha perempuan serta mengawal alokasi anggaran agar program inovasi hijau berbasis digital benar-benar menjangkau perempuan dan usaha kecil.
Pada akhirnya, Faris menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan dalam industri dan inovasi hijau berbasis digital bukan sekadar persoalan keterwakilan. Lebih jauh, hal tersebut menyangkut siapa yang memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan berkelanjutan.
“Kader HMI, laki-laki maupun perempuan, punya tanggung jawab yang sama untuk mengawal agar ruang itu tidak berhenti menjadi simbol, tetapi tumbuh menjadi kekuatan struktural yang nyata bagi keadilan ekologis dan kesetaraan sekaligus.”
