Teologi Pembebasan Ekologis Dorong Rekonstruksi NDP HMI Hadapi Kapitalisme Ekstraktif
Jawa Timur, Commentary — Persoalan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dinilai tidak hanya menjadi persoalan ekologis, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan moral. Gagasan tersebut menjadi sorotan dalam pembahasan mengenai Teologi Pembebasan Ekologis yang mendorong rekonstruksi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI agar mampu menjawab tantangan zaman.
Dalam materi tersebut, kondisi lubang bekas tambang yang terbengkalai, pencemaran sungai akibat limbah pengolahan mineral hingga kerusakan rumah warga akibat aktivitas pertambangan dipandang sebagai persoalan yang harus mendapat perhatian serius.
Teologi pembebasan menempatkan keberpihakan kepada kelompok yang dilemahkan secara struktural atau mustadh’afin sebagai bagian penting dari misi keimanan. Dalam konteks kapitalisme ekstraktif, masyarakat dan lingkungan dinilai menjadi pihak yang rentan dikorbankan demi kepentingan ekonomi dan keuntungan segelintir pemilik modal.
“Diam di hadapan situasi itu bukanlah sikap netral, melainkan bentuk keberpihakan tersembunyi kepada kekuatan yang menindas,” demikian gagasan yang disampaikan dalam materi tersebut.
Pembahasan itu juga menilai bahwa NDP HMI perlu terus direkonstruksi dalam konteks penerapannya. Nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi fondasi NDP dinilai tetap relevan, tetapi perlu diperluas untuk menjawab persoalan ekologis dan hak generasi mendatang.
Konsep insaniyah misalnya, tidak hanya dimaknai sebagai penghormatan terhadap manusia yang hidup saat ini, tetapi juga mencakup keadilan antargenerasi. Sementara konsep al-‘adalah dipandang perlu mencakup keadilan ekologis, dengan menempatkan alam bukan semata-mata sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa batas.
Rekonstruksi tersebut bukan dimaksudkan untuk mengubah teks asli NDP, melainkan menghidupkan kembali nilai dan semangat perjuangan agar dapat digunakan untuk membaca persoalan baru, termasuk praktik kapitalisme ekstraktif yang hadir melalui investasi, lapangan kerja, dan janji kesejahteraan.
Namun, terdapat kritik terhadap gerakan mahasiswa, termasuk HMI, yang dinilai masih memiliki jarak antara pembahasan teologi pembebasan di ruang kajian dengan solidaritas nyata terhadap masyarakat terdampak ekstraktivisme.
Selama ini, gerakan mahasiswa dinilai lebih sering hadir melalui pernyataan sikap dan diskusi ilmiah. Sementara ketika masyarakat membutuhkan pendampingan hukum, advokasi ganti rugi, maupun kehadiran langsung di lapangan, keterlibatan tersebut dinilai belum maksimal.
Untuk menjembatani persoalan tersebut, sejumlah langkah ditawarkan. Pertama, membangun jejaring pendampingan secara langsung dan berkelanjutan dengan komunitas terdampak ekstraktivisme. Kedua, memasukkan studi kasus ekstraktivisme aktual ke dalam materi pengkaderan NDP agar kader memahami bentuk nyata ketidakadilan. Ketiga, mendorong kader yang nantinya berada di pemerintahan maupun sektor swasta untuk membawa perspektif teologi pembebasan ekologis dalam proses penyusunan kebijakan.
Pada akhirnya, teologi pembebasan ekologis menempatkan keimanan, kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan terhadap kelompok yang dilemahkan sebagai satu kesatuan. Rekonstruksi NDP diharapkan tidak berhenti sebagai materi ideologis dalam proses pengkaderan, tetapi menjadi kompas moral bagi kader HMI dalam menentukan sikap terhadap berbagai kebijakan dan persoalan lingkungan.
