Pemerintah Kabupaten Bekasi Lantik 9.051 PPPK untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Kabupaten Bekasi, Commentary – Pemerintah Kabupaten Bekasi baru-baru ini melantik 9.051 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdiri dari berbagai sektor, di Plaza Pemda Bekasi, pada Rabu (26/3).
Pelantikan ini dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Bupati Bekasi, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat.
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa pelantikan ini adalah langkah penting dalam penataan tenaga honorer dan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Pelantikan PPPK ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, mengingat tugas mereka sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Bupati Bekasi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menjelaskan bahwa dari total 9.051 PPPK yang dilantik, terdiri atas 421 tenaga kesehatan, 3.420 tenaga guru, dan 5.520 tenaga teknis.
Endin juga menambahkan bahwa para PPPK yang telah dilantik langsung menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, yang memungkinkan mereka untuk segera menjalankan tugas di masing-masing perangkat daerah.
“Dengan status resmi sebagai ASN-PPPK, mereka mendapatkan kepastian hukum dan kesejahteraan yang lebih baik. Kami berharap mereka dapat bekerja dengan optimal dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Endin.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menata tenaga honorer sesuai dengan mekanisme seleksi PPPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan adanya pelantikan ini, diharapkan para PPPK dapat bekerja dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan publik, sejalan dengan visi pembangunan daerah, yaitu “Bangkit, Maju, Sejahtera.”
